Kamis, 11 Agustus 2011 | By: Asril Arilaha

Himpunan Produk hukum SPM

Penerbitan buku “Himpunan Produk Hukum SPM” ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah maupun kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyebaran informasi mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan terkait SPM yang akan menjadi referensi dasar untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Summary

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.
Sehubungan dengan ketentuan PP tersebut, maka semua peraturan dan perundangundangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator tim konsultasi mempunyai peran yang penting di dalam memfasilitasi proses penyusunan SPM bersama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.
AttachmentSize
Himpunan Produk Hukum SPM1.pdf3.61 MB
Himpunan Produk Hukum SPM2.pdf1.9 MB

0 komentar:

Poskan Komentar