Perbandingan Angka Kemiskinan Multidimensi dengan Angka Kemiskinan Moneter di Provinsi Maluku Utara, 2012 – 2014

Selama ini, indicator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1.25 Purchasing Power Parity (PPP), USD. 1.5 PPP atau melalui pendekatan konsumsi dasar (basic need) yang digunakan di Indonesia. Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010. Berbeda dengan metode pengukuran kemiskinan yang selama ini berbasis pendapatan atau konsumsi. MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tapi mendefiniskan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Bagaimana dengan kemiskinan di Maluku Utara ditinjau dari pendekatan MPI?

Angka kemiskinan multidimensi di Maluku Utara pada tahun 2012 adalah sebesar 70,54. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 56,51 di tahun 2013 dan di tahun 2014 menjadi 55,51. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan moneter yang ditetapkan oleh BPS maka terlihat perbedaan yang sangat jauh, dimana angka kemiskinan multidimensional berada diatas kemiskinan moneter (AKM) tahun 2012 (AKM = 8,06), tahun 2013 (AKM = 7,64), dan tahun 2014 (AKM = 7,41) sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan saja menyangkut kalkulasi nominal moneter dimana garis kemiskinan dihitung menjadi standard seperti garis kemiskinan nasional (Rp. 162.000/kapita/bulan) tapi kemiskinan merupakan multidimensi aspek yang terbukti memberikan perbedaan jumlah yang sangat signifikan.

Perbandingan angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Maluku Utara menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan adalah kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi yakni sebesar 68,78. Angka kemiskinan terendah terdapat pada Kota Ternate (32,26) dan Kota Tidore Kepulauan (37,60). Sementara itu, Kabupaten Halmahera Tengah memiliki angka kemiskinan multidimensi sebesar 50,80, Kabupaten Halmahera Utara (52,37), Kabupaten Halmahera Barat (58,35), Kabupaten Halmahera Timur (61,90), Kabupaten Kepulauan Sula (63,62), dan Kabupaten Pulau Morotai (66,72). Angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan secara nasional. Ketimpangan masih sangat tinggi antara kemiskinan di wilayah administrasi kota dan kabupaten se Maluku Utara.

Ketimpangan tersebut juga tergambar pada hasil analisis kemiskinan menurut kota dan desa di Provinsi Maluku Utara. Kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan untuk Provinsi Maluku Utara masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi di pedesaan mencapai 70,54, sementara kemiskinan di perkotaan hanya 38,65, meskipun secara umum masih lebih tinggi dari angka kemiskinan secara nasional. Selanjutnya di tahun 2013, kemiskinan di daerah pedesaan mengalami penurunan yang sangat baik hingga mencapai 64,96, demikian pula dengan daerah perkotaan yang mengalami penurunan hingga mencapai angka 34,20 namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (Desa sebesar 42,22 dan Kota sebesar 19,35). Data menarik justru terlihat pada tahun 2014, dimana daerah pedesaan di Maluku Utara mengalami peningkatan angka kemiskinan multidimensi yang mencapai angka 67,40, sedangkan untuk perkotaan mengalami penurunan hingga mencapai 25,41, demikian pula dengan angka kemiskinan multidimensi secara nasional (18,55)